Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 24 Desember 2015

Endang Gugat KPU Konsel Hingga Ke PT TUN Makassar


IBRAHIM, SH, MH

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO- Muh. Endang yang merupakan calon bupati yang maju di Pilkada Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) melayangkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar

Pasalnya terkait Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel tentang penetapan pencalonan Arsalim sebagai calon wakil bupati pasangan nomor urut tiga pada tanggal 24 Oktober 2015

Muh. Endang melalui pengacaranya  Ibrahim yang ditemui dikantornya mengatakan pihaknya telah mendaftarkan perkara tersebut pada tanggal 21 Desember 2015 ke PT TUN Makassar dengan nomor 22.

Pihaknya bahkan telah melakukan persiapan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencalonan Arsalim yang maju di Pilkada tersebut.

“Yang kita gugat itu adalah SK nomor 38 yang dikeluarkan oleh KPU Konsel. Jelas kami merasa keberatan,” katanya

Menurutnya SK tersebut dikeluar tidak prosedural, terkait punya niatan baik atau tidak hal itu tidak dapat diukur

“SK itu tidak pernah diberitahukan kepada pihak Pasangan Calon (Paslon) secara keseluruhan dan SK itu khusus untuk Arsalim bukan untuk semua calon,” imbuhnya

Bahkan, jika ternyata telah ada surat penguduran dirinya (Arsalim) maka KPU dapat membuktikan hal tersebut kepengadilan. Tidak hanya itu, pihaknyapun baru mendapatkan bukti fisik tersebut pada tanggal 15 Desember 2015 sehingga baru melakukan gugatan ke Panwaslu kabupaten itu

“Bagaimana mau keberatan kalau kita tidak tau, seandainya KPU pada waktu mau penetapan atau sebelum keluarkan SK diberitahukan ke Paslon lain, maka akan diteliti apakah sesuai prosedural atau tidak,” jelas Ibrahim

Selain itu, pihaknya mempertanyakan surat edaran KPU RI nomor 706 terkait itikad baik calon yang berasal dari PNS dan belum ditandatangani pengudurannya diri oleh gubernur

“Apakah itu sah menurut hukum. Kok surat edaran bisa disamakan dengan PKPU. Menurut pemahan kami surat edaran nomor 706 berlaku hanya internal tidak boleh berimplikasi pada pihak lain,” tegasnya

Sementara itu, Divisi tekhnis KPU Konsel, Sutamin Rembasa  mengatakan pihaknya telah mengkomunikasi  gugatan tersebut kepengacara yakni bersal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Andoolo dan telah mengambil bahan sengketa

“Jadi, yang kami persiapkan itu SK penetapan Arsalim sebagai calon wakil bupati dan dokumen pengajuan pemberhentian ke bupati dan gubernur,” bebernya sat dikonfirmasi via seluler

Tidak hanya itu, lanjut Sutamin, masih ada beberapa dokumen yang akan disiapkannya yakni hasil rapat rekomendasi antara KPU dan Panwaslu serta hasil penolakan dari pihak Panwaslu terkait permohonan perselisihan pencalonan yang diajukan oleh Endang beberapa waktu lalu. (Efan)

Selasa, 22 Desember 2015

Surunuddin Dangga: Saya Tidak Akan Balas Dendam

Ketua KPU Konsel, Jabal Nur bersama empat anggota komisioner menyerahkan berita acara penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten konawe selatan terpilih periode 2016-2021 kepada Bupati terpilih, Surunuddin Dangga

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO- Dengan ditetapkannya Surunuddin sebagai Bupati dan terpilih Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) periode 2016-2021, ternyata sama sekali tidak memiliki dendam pada lawan Pasangan Calon (Paslon) atau pendukung lain

Bahkan dirinya mengajak pada semua Paslon yang tidak terpilih dalam Pilkada itu untuk sama-sama membangun daerah kabupaten tersebut guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendukung salah satu pasangan calon atau terlibat politik praktis maka hal itu bakal menjadi perhatian yang serius. Meski demikian tidak akan dilakukan nonjob jika tidak sesuai dengan profesionalitasnya

“Menjadi  Pekerjaan Rumah (PR) kita kedepan kalau PNS mau masuk dunia politik keluar saja dari dari PNS. Inilah yang kita mau dudukan semua yakni masuk kehabitatnya, bekerja untuk melayani publik,” katanya.

Namun demikian, pihaknya juga akan melihat para PNS yang terlibat pada Pilkada yang baru digelar tersebut karena hal itu dapat dilihat dari adanya tekanan pimpinan atau tidak

“Saya tidak akan balas dendam, orang dinonjob itu dilihat dari kinerjanya dan semua orang berhak,” ujarnya

Dia berharap dengan proses ini sudah berakhir maka bersama-sama memikirkan Konsel agar menjadi lebih baik lagi

Sabtu, 17 Oktober 2015

Panwaslu Konsel Bakal Panggil Pj Bupati Terkait Mutasi Pejabat

Ketua Panwaslu Konsel, Hajaruddin
SUARAANOA, ANDOOLO- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam waktu dekat akan memanggil Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Konsel, Irawan Laliasa dalam persoalan mutasi yang dilakukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015 mendatang

Ketua Panwaslu Konsel, Hajaruddin mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 bahwa pengawasan bupati dan wakil bupati dilakukan  oleh Panwaslu kabupaten atau kota

“Jadi, sebenarnya sudah beberapa hari lalu kami telah melakukan pleno  hanya saya tidak mau membocorkan kewartawan bahwa kami sudah melakukan kajian dan insya allah kami akan bertindak. Dimana hal itu berkaitan dengan persoalan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Konsel,” jelasnya. Kamis (8/10/2015)

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menjadikan acuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008 sebab ada hubungannya pemutasian yang dilakukan dengan masa pemilihan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Panwaslu Konsel bakal memanggil Pj. Bupati dan juga pejabat yang dimutasi untuk dilakukan klarifikasi terhadap permasalahan itu

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan klarifikasi guna memanggil pihak-pihak tersebut dan termasuk pejabat bupatinya,” ujarnya

Terkait adanya unsur politik, pihaknya masih akan melakukan kajian setalah klarifikasi dilakukan sebab hal tersebut disesuaikan dengan Standar Oprerasional Prosedur (SOP) penangganan pelanggaran

Terkait adanya unsur politik kami belum bisa pastikan karena SOP penangganan pelanggaran  itu melakukan klarifiikasi dulu kemudian kajian dan setelah itu baru kita tahu apa hasilnya,” urainya

Menurutnya, meski persoalan tersebut tidak ada yang melakukan laporan, namun akan tetap bersikap dan menindak lanjuti persoalan itu. Bahkan akan menjadikan suatu temuan bagi Panwaslu sendiri

“Karena tidak ada orang yang melapor, kami  jadikan ini suatu temuan,” imbuhnya

Sehingga, kata Hajaruddin, pihaknya telah mengidentifikasi nama-nama yang akan menjadi saksi dalam pemanggilan klarifikasi tersebut

“Orang-orang tersebut dalam waktu dekat akan kami surati yakni kepada pejabat yang dimuatasi dan kami akan jadikan sebagai saksi. Untuk itupula akan dibagi beberapa gelombang yakni eselon dua, tiga dan empat,” terangnya. (Efan)