Selasa, 22 Desember 2015

Surunuddin Dangga: Saya Tidak Akan Balas Dendam

Ketua KPU Konsel, Jabal Nur bersama empat anggota komisioner menyerahkan berita acara penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten konawe selatan terpilih periode 2016-2021 kepada Bupati terpilih, Surunuddin Dangga

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO- Dengan ditetapkannya Surunuddin sebagai Bupati dan terpilih Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) periode 2016-2021, ternyata sama sekali tidak memiliki dendam pada lawan Pasangan Calon (Paslon) atau pendukung lain

Bahkan dirinya mengajak pada semua Paslon yang tidak terpilih dalam Pilkada itu untuk sama-sama membangun daerah kabupaten tersebut guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendukung salah satu pasangan calon atau terlibat politik praktis maka hal itu bakal menjadi perhatian yang serius. Meski demikian tidak akan dilakukan nonjob jika tidak sesuai dengan profesionalitasnya

“Menjadi  Pekerjaan Rumah (PR) kita kedepan kalau PNS mau masuk dunia politik keluar saja dari dari PNS. Inilah yang kita mau dudukan semua yakni masuk kehabitatnya, bekerja untuk melayani publik,” katanya.

Namun demikian, pihaknya juga akan melihat para PNS yang terlibat pada Pilkada yang baru digelar tersebut karena hal itu dapat dilihat dari adanya tekanan pimpinan atau tidak

“Saya tidak akan balas dendam, orang dinonjob itu dilihat dari kinerjanya dan semua orang berhak,” ujarnya

Dia berharap dengan proses ini sudah berakhir maka bersama-sama memikirkan Konsel agar menjadi lebih baik lagi

Sabtu, 17 Oktober 2015

Panwaslu Konsel Bakal Panggil Pj Bupati Terkait Mutasi Pejabat

Ketua Panwaslu Konsel, Hajaruddin
SUARAANOA, ANDOOLO- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam waktu dekat akan memanggil Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Konsel, Irawan Laliasa dalam persoalan mutasi yang dilakukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015 mendatang

Ketua Panwaslu Konsel, Hajaruddin mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 bahwa pengawasan bupati dan wakil bupati dilakukan  oleh Panwaslu kabupaten atau kota

“Jadi, sebenarnya sudah beberapa hari lalu kami telah melakukan pleno  hanya saya tidak mau membocorkan kewartawan bahwa kami sudah melakukan kajian dan insya allah kami akan bertindak. Dimana hal itu berkaitan dengan persoalan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Konsel,” jelasnya. Kamis (8/10/2015)

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menjadikan acuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008 sebab ada hubungannya pemutasian yang dilakukan dengan masa pemilihan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Panwaslu Konsel bakal memanggil Pj. Bupati dan juga pejabat yang dimutasi untuk dilakukan klarifikasi terhadap permasalahan itu

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan klarifikasi guna memanggil pihak-pihak tersebut dan termasuk pejabat bupatinya,” ujarnya

Terkait adanya unsur politik, pihaknya masih akan melakukan kajian setalah klarifikasi dilakukan sebab hal tersebut disesuaikan dengan Standar Oprerasional Prosedur (SOP) penangganan pelanggaran

Terkait adanya unsur politik kami belum bisa pastikan karena SOP penangganan pelanggaran  itu melakukan klarifiikasi dulu kemudian kajian dan setelah itu baru kita tahu apa hasilnya,” urainya

Menurutnya, meski persoalan tersebut tidak ada yang melakukan laporan, namun akan tetap bersikap dan menindak lanjuti persoalan itu. Bahkan akan menjadikan suatu temuan bagi Panwaslu sendiri

“Karena tidak ada orang yang melapor, kami  jadikan ini suatu temuan,” imbuhnya

Sehingga, kata Hajaruddin, pihaknya telah mengidentifikasi nama-nama yang akan menjadi saksi dalam pemanggilan klarifikasi tersebut

“Orang-orang tersebut dalam waktu dekat akan kami surati yakni kepada pejabat yang dimuatasi dan kami akan jadikan sebagai saksi. Untuk itupula akan dibagi beberapa gelombang yakni eselon dua, tiga dan empat,” terangnya. (Efan)

Kecewa Karena Di Non-Job, Pj Bupati Konsel: Jangan Lampiaskan Dengan Tidak Masuk Kantor

PJ. Bupati Konsel, Irawan Laliasa
SUARAANOA, ANDOOLO- Usai mutasi yang dilakukan oleh Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra), Irawan Laliasa beberapa waktu lalu ternyata berefek pada tidak masuk kantornya sejumlah mantan pejabat yang di non-job.

Olehnya itu, Irawan Laliasa sangat menyayangkan hal tersebut dilakukan oleh para mantan pejabat itu. Padahal, seharusnya bentuk kekecewaan yang mereka tunjukkan tidak dilampiaskan pada tidak masuk kantor.

“Itu tidak perlu ditegur, kecewa itukan pribadi tetapi masuk kantor itukan wwajib,” tukasnya. Jum’at
(16/10/2015)

Menurutnya, untuk sanksi pihaknya akan menerapkan sesuai dengan aturan yang ada karena seyogyanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka wajib untuk disiplin dan masuk kantor. Mengenai ketidakpuasan mereka dengan keputusan adanya mutasi maka itu merupakan hal lain

“Kita harus tahu dulu apa yang mereka tidak puaskan karena aturannya sebagai PNS harus disiplin bukan pelampiasan dengan tidak masuk kantor, salah itu. Ketidakpuasannya kita urus dan tidak masuk kantornya kita proses, kan mereka sendiri  yang keluar,” tuturnya

Untuk itu, pihaknya tidak akan memanggil sebab hal tersebut seharusnya disadari sebagai abdi negara.
“Saya tidak mau pakai panggilan, dia harusnya sadar. Mau kembali atau tidak silahkan, yang saya urus ialah kepentingan lebih besar untuk konsel yakni beberapa potensi yang apabila ditinggalkan akan terbelenggu hanya karena mengurus orang yang tidak puas,” kesalnya

Disamping itu, lanjut Irawan Laliasa, ada hal-hal lain yang tidak bisa pihaknya jelaskan. Bahkan dalam mutasi, non-jabatan juga merupakan bagian dari penyegaran. (Efan)

Penetapan APBD-P Konsel, Belanja Lebih Besar Dari Pendapatan

Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo saat menyerahkan APBD-P kepada  Pj. Bupati Konsel, Irawan Laliasa diruang rapat kantor legislatif setempat. Kamis (15/10/2015)
SUARAANOA, ANDOOLO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini, Kamis (15/10/2015) telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015 dengan angka Rp. 1,66 triliun untuk pendapatan dan Rp.1,67 triliun untuk belanja

Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo mengatakan meski terdapat minus dalam penggunaan anggaran tersebut yakni belanja lebih besar dari pendapatan daerah, namun hal itu masih dianggap wajar dan tak memberatkan sebab hal tersebut telah diatur dalam regulasi perundang-undangan

“Jadi tadi kita sudah dengar, pendapatan Rp.1,66  triliun  lebih dengan belanja Rp.1,67 triliun lebih,  berarti kita ada minus yakni sekitar  Rp.1 miliar lebih dan itu sangat berimbang karena kalau kita bicara regulasi itu dimaklumi sampai 2,5 persen. Jadi, boleh belanja melebihi sampai  Rp.25 miliar,” terangnya saat ditemui usai rapat penetapan APBD-P diaula DPRD setempat

Menurutnya, untuk itu, terdapat tambahan sekitar 17 persen yang bersumber dari dana alokasi desa dan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan dengan total Rp.150 miliar. Oleh karena itu dari sebelumnya Rp.900 miliar lebih menjadi Rp. 1 triliun lebih.

Dia juga menambahkan, meski terdapat beberapa kegiatan (pekerjaan) tekhnis lainnya oleh pihak pemerintah daerah setempat. Namun pihaknya berharap kedepan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan karena menyangkut kebutuhan masyarakat
Sementara itu, Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Konsel, Irawan Laliasa menjelaskan dalam penetapan APBD-P  tersebut, secara akumulatif yang terbanyak itu pada dana desa. Jadi dana-dana yang ada itu lebih banyak diperuntukkan pada kepentingan kemasyarakat melalui pemerintahan desa

Terkait ditundanya beberapa kegiatan pekerjaan, pihaknya akan melihat. Jika sampai pada tanggal 24 Desember 2015 pekerjaan tersebut belum juga dikerjakan maka kegitan tersebut akan ditunda dan menjadi program 2016
“Karena kalau dipaksakan juga tidak selesai dan apabila menyebrang tahun itu bisa menjadi masalah lagi,” kata Irawan Laliasa. (Efan)

Belum Ada Kejelasan, DPRD Konsel Akan Gelar Rapat Terbuka Bersama Direksi PT. Merbau

SUARAANOA, ANDOOLO- Sudah memasuki bulan keempat, tim Panitia Khusus (Pansus) perkebunan bentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh PT. Merbau dibeberapa kecamatan belum kunjung selesai.

Oleh karena itu, setelah melakukan pertemuan dengan instansi terkait bahkan camat dan kepala desa termpat sengketa itu pada beberapa waktu lalu. Kini, DPRD Konsel akan melakukan rapat dengar pendapat bersama pihak direksi perusahaan perkebunan sawit itu dalam waktu dekat

“Kita sudah bekerja sesuai dengan tahapan, sudah kelapangan walaupun itu belum secara keseluruhan dimana tempat sengketa tetapi dalam waktu dekat akan ada rapat bersama antara pemerintah daerah, legislatif  dan pihak perusahaan yang rencananya akan dihadiri oleh direksi PT. Merbau,” terang, Samsu selaku Ketua Tim Pansus tersebut. Selasa (13/10/2015)

Sehingga, lanjut Samsu, konsep penyelesaian yang ditetapkan betul-betul efektif dan tidak merugikan satu sama lain baik dari pihak perusahaan, pemerintah daerah apalagi masyarakat pemilik lahan tersebut

“Tentunya harus ada keterbukaan dari semua pihak yang kemudian juga ada data yang jelas secara otentik karena itu akan menjadi sumber pertimbangan. Sehingga begitu selesai masalahnya belakang hari sudah tidak bermasalah lagi,” tegas politisi Golkar itu

Samsu berhadap, nantinya rekomendasai yang diberikan ialah kepada perusahaan sawit tersebut untuk tidak melakukan kegiatan dilahan yang sedang dalam sengketa sebelum dilakukan penyelesaian tersebut. (Efan)

Pj Bupati Konsel Bakal Fokuskan Pembangunan Pada Sektor Pertanian

PJ. Bupati Konsel, Irawan Laliasa
SUARAANOA, ANDOOLO- Dalam masa tugas yang dijalankan oleh Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Irawan Laliasa sedang memfokuskan pada pembangunan sektor pertanian.

Hal itu diungkapkan setelah melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan membandingkan kondisi lapangan terutama pada wilayah pertanian yang ada dikabupaten ini, dimana berdasarkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat menjanjikan dalam peningkatan sumber penghasilan masyarakat setempat

“Dengan kondisi lapangan berdasarkan angka PDRB pada sektor pertanian dan penduduk sebanyak 89 persen adalah petani,” katanya. Rabu (14/10/2015)

Untuk itu, pihaknya akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten itu untuk berpikir bagaimana sektor pertanian tersebut menjadi prioritas paling  utama diwilayah itu karena hal tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat

“Pertanian menjadi prioritas paling utama karena itu dirasanakan langsung oleh masyarkat, bagaimana  pengairan dan jalan usaha taninya,” ujar Irwan Laliasa

Kalau kemarin-kemarin jika dilihat,  pertanian hanya mengharapkan dana yang berasal dari  pusat. Namun hal itu masih memiliki aturan seperti  jika hendak melakukan percetakan sawah ada kewenangannya begitupun saluran air

“Jadi kita sempit. Satu-satunya jalan kita harus porsikan besar pada APBD dalam kebijakan umum anggaran. Kalau kita sepakati maka dampak positifnya 89 persen pada petani. Nanti kita lihat berapa porsi dalam kebiajakan umum anggaran tersebut,” jelasnya. (Efan)

Kasus Upal, Polres Konsel Masih Menunggu Keterangan Saksi Ahli

Kapolres Konsel, AKBP H. Hendrik Widyana
SUARAANOA, ANDOOLO- Kepolisian Resort (Polres) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam perkara uang palsu (Upal) yang berhadil diringkus Senin (21/9/2015) bertempat di Desa Laeya Kecamatan  Laeya Kabupaten Konsel oleh warga setempat, kini masih menunggu keterangan saksi ahli.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Konsel, AKBP Hendrik Widyana mengatakan pihaknya telah melakukan penyidikan namun belum memasuki tahap pemberkasan berkas sebab hal tersebut masih menunggu keterangan dari saksi ahli untuk menyatakan secara kuat bahwa uang tersebut adalah palsu

“Secara kasat mata ini memang sudah uang palsu hanya dalam tahap persidangan kita masih membutuhkan keterangan saksi ahli,” katanya. Rabu (14/10/2015)

Meski pelaku utama belum mendapatkan titik terang, namun pelaku ini pun (Firman/35) sudah cukup menjerat masuk pada ranah pidana dimana kendaraan yang digunakan adalah miliknya.

“Barang buktipun ditemukan oleh tersangka dari dalam dasboard mobil tersebut, jadi kepemilikinya sudah sah dan memang dia yang tahu dimana posisi uang tersebut. Jadi unsurnya sudah terpenuhi,” terang Hendrik Widyana

Untuk diketahui, penangkapan terasangka Upal (Firman) tersebut bermula dari adanya kecurigaan warga saat  sedang  membelanjakan uang pecahan Rp.100 ribu disalah satu kios yang berada di Desa Laeya Kecamatan  Laeya Kabupaten Konsel. Sedangkan pasal yang disangkakan yakni  pasal 36 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang atau pasal 245 KUHP jo pasal 55, 56 KUHPidana dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara. (Efan)